DIGITAL PR, PERSPEKTIF BARU DUNIA HUMAS Studi Kasus Penggunaan Media Berbasis Online di Humas Pemerintahan Kota Bandung

DIGITAL PR, PERSPEKTIF BARU DUNIA HUMAS

Studi Kasus Penggunaan Media Berbasis Online di Humas Pemerintahan

Kota Bandung

Oleh

Rizal Saeful Azhar (115460073)

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

circaedu.com

Melihat apa yang dihasilkan dari inovasi manusia seakan-akan tidak akan pernah ada habisnya. Manusia terus berkembang dengan apa yang diciptakannya. Pun demikian dengan nuansa-nuansa komunikasi, dengan berbagai proses dan dinamika yang dilaluinya serta disokong oleh kemajuan teknologi, komunikasi di abad ke-20 ini telah mencapai suatu titik yang oleh para ahli disebut sebagai revolusi komunikasi sehingga era digitalisasi telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya. Tak heran jika kita menemukan berbagai macam variasi dalam komunikasi baik itu dalam organisasi, perusahaan maupun lembaga pemerintahan sekalipun. Oleh karenanya berkaitan dengan fenomena tersebut dalam tulisan sederhana ini akan dikaji berkaitan dengan bagaimana suatu lembaga yang diwakili oleh seorang Humas (Public Relations Officer) dapat menyebarkan informasi lembaganya kepada publik dengan nuansa-nuansa yang berbeda dengan hadirnya Digital Public Relations.

Seorang Humas (Public Relations Officer) dewasa ini bukan hanya dituntut untuk piawai dalam komunikasi konvensional seperti komunikasi verbal, top down bottom up, horizontal, atau komunikasi massa seperti halnya yang biasa dilakukan, namun seorang humas harus mampu menangkap segala fenomena yang berkembang termasuk dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang sekarang ini serba digital untuk dijadikan sebuah perspektif baru dalam dunia humas masa depan yang harus terus diinovasi dan dikembangkan untuk memberikan keuntungan lebih pada lembaga. Dalam kaitannya dengan hal itu, berlaku juga bagi Humas Pemerintahan (Public Relations Government) yang meskipun tujuannya bukan non profit (nirlaba) namun tetap untuk memberikan informasi, mengejawantahkan sosialisasi kebijakan pemerintah dan mempersuasi masyarakat untuk lebih interes terhadap kebijakan tersebut diperlukan nuansa baru dalam strategi komunikasi yang dilakukan.

Meninjau kembali mengenai humas pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nilasari (2012:7) dalam (Nurjanah, 133), secara garis besar tujuan Humas Pemerintah menyangkut tiga hal yaitu: a) Reputasi dan citra: tugas humas tidak lepas dari reputasi dan citra, ini artinya asumsi bahwa citra yang positif akan berkaitan dengan tingginya akses publik terhadap output dari organisasi tersebut.  b) Jembatan komunikasi: humas menjadi komunikator dan mediator dalam penyampaian aspirasi ke pemerintah.  c) Mutual benefi relationship: humas harus menjamin bahwa pemerintah berada dalam operasinya memiliki niat baik dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan diekspresikan melalui hubungan yang saling menguntungkan di antara pemerintah dan publik.

Melihat tujuan humas pemerintah di atas tentunya akan sulit dicapai tanpa adanya perencanaan dan strategi yang baik dalam pengaplikasiannya. Oleh karenanya di era digital seperti sekarang ini, digitalisasi humas atau digital public relations  tentulah sangat urgent untuk diterapkan dan menjadi perhatian khusus bagi para praktisi humas pemerintahan. Sebagaimana menurut Duhe (2007: 140) dalam (Nurjanah, 132) seluruh pelanggan maupun stakeholder perusahaan membutuhkan informasi resmi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan digital public relations bagi perusahaan adalah hal mutlak.

Tom Watson dan Paul Noble (2007: 199) dalam Pienrasmi (2015, 202) mengungkapkan bahwa online public relations yang memiliki beragam penamaan namun esensinya mengarah kepada suatu penekanan yang sama  merupakan usaha untuk mengikat orang-orang dalam komunikasi timbal balik sehingga pada akhirnya mereka menjadi pihak pendukung bagi organisasi. Dari sekian banyak urgensi digital public relations,  yang menjadi peletak dasar yang membedakan antara kegiatan PR berbasis komunikasi konvensional dengan kegiatan PR yang dibalut dengan digital public relations tentu terwakili oleh apa yang dinyatakan Tom Watson dan Paul Noble bahwa dengan adanya digital public relations terjadi proses engagement antara lembaga dengan publiknya karena terjadi proses komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik antara keduanya. Jika dalam penyebaran informasi lembaga, seorang humas menggunakan brosur, pamflet, spanduk atau yang lainnya yang berbasis cetak, itu hanya memberikan informasi satu arah dan tendensi responsnya akan lambat ketika publik menginginkan informasi tambahan atau mempersoalkan sesuatu yang belum jelas dari informasi yang disampaikan. Namun berbeda cerita ketika digital public relations diterapkan, jika brosur atau pamflet tadi di upload ke media lembaga berbasis online selain tidak memerlukan biaya yang besar, cepat, dan real time jika dilihat dari perspektif komunikasi akan terjadi proses komunikasi dua arah di dalamnya, para netizen akan melihat, menyukai, dan memberi komentar terhadap apa yang diinformasikan dan muara akhirnya mereka akan menjadi pendukung bagi lembaga. 

Berkaitan dengan itu, dalam pengamatan penulis Humas Pemerintahan Kota Bandung telah menangkap fenomena sebagaimana yang telah disebutkan di muka bahwa memasuki era digital, digital public relations perlu mendapat perhatian khusus untuk diterapkan dalam kegiatan kehumasan karena urgensinya yang begitu nyata dan Humas Pemkot Bandung menjawab itu semua dengan berbagai inovasi kehumasan yang senada dengan perkembangan zaman terkhusus diera digital seperti sekarang ini.

Humas Pemerintahan Kota Bandung meskipun secara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbilang masih muda karena sebelumnya merupakan sub bagian yang tergabung ke dalam Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO). Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung serta Peraturan Wali Kota No. 363 tahun 2017 tentang Pengorganisasian Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, Humas Pemkot Bandung secara resmi tergabung dalam Sekretariat Daerah di bawah Sekretariat DPRD.

Meskipun terhitung masih muda, namun kinerja Humas Pemkot Bandung dapat terasa terutama kinerja kehumasan yang menyentuh ranah digital public relations. Humas Pemkot Bandung tahu betul akan urgensi, peluang dan manfaat yang akan dirasakan ketika kegiatan kehumasan diinovasi dengan adanya digital public relations, bahkan mereka membagi Divisi Humas ke dalam tiga sub bagian, di antaranya Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, Sub Bagian Data dan Informasi dan Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi. Dari  ketiga sub bagian tersebut, Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi salah satu subbag yang concern dalam mengelola digital public relations.

Humas Pemkot Bandung melalui Subbag Peliputan dan Dokumentasi dalam kegiatan kerjanya meliput dan mendokumentasikan semua aktivitas yang berkaitan dengan Kota Bandung dimulai dari terjun langsung kelapangan, mengolah sampai kepada proses penyebaran informasi dengan beragam media berbasis online di antaranya media sosial (Instagram, Twitter, Facebook), Youtube, Website bahkan sudah menjamah ke televisi berbayar dengan adanya Balai Kota Channel.  Untuk menjamin kualitas serta kekonsistenan dalam mengelola media tersebut Humas Pemkot Bandung menerapkan strategi dengan merekrut tenaga-tenaga ahli dibidangnya seperti fotografer, video editor, pengelola media sosial yang sebagian besar diisi oleh kalangan muda yang inovasi dan kreativitasnya masih tinggi. Maka tidak heran Kota Bandung dengan berbagai aktivitas, event, dan kebijakan yang dikeluarkan selalu diketahui dan terpantau oleh masyarakat berkat peran humas yang konsisten untuk memperbaharui timeline diakun medianya dengan pengelolaan yang menarik minat masyarakat. Bahkan kepopuleran dan citra positif Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung saat ini tidak lepas dari peran humas yang piawai dalam memainkan digital public relations. Dengan begitu bukan hanya citra wali kotanya saja sebagai individu yang terbentuk secara positif namun corporate branding dalam hal ini lembaga pemerintahan Kota Bandung juga terbentuk citra positif dimata masyarakatnya.

Berdasarkan studi kasus di atas, Humas Pemkot Bandung sedikit banyak telah memberikan gambaran kepada akademisi dan praktisi humas bahwa digital public relations dengan teori dan praktiknya sangat penting untuk diterapkan dalam upaya pengembangan corporate branding yang dalam pengaplikasiannya bukan hanya lembaga yang diuntungkan namun publik-publik yang terlibat di dalamnya juga diuntungkan dengan arus informasi yang cepat dan pelayanan yang tepat guna.

Sebagai pamungkas, ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat teori dan praktik, sejatinya akan terus berkembang seiring dengan rasa ingin tahu (curiosity) yang tinggi dari manusia dan ditunjang dengan segala kemajuan yang ada. Digital public relations merupakan salah satu bagian dari itu yang membuktikan bahwa dengan kemajuan teknologi telah membawa perspektif baru dalam segala bidang tidak terkecuali dalam dunia kehumasan yang karenanya lahir konsep-konsep baru yang memberikan efektivitas dalam pengaplikasiannya dan itu akan terus berkembang searah senada mengikuti ke mana laju kemajuan teknologi mengalir dan bermuara.

Referensi:

Nurjanah, Adhianty & Frizki Yulianti Nurnisya. (Tanpa Tahun). Pemanfaatan Digital Public Relations (PR) dalam Sosialisasi Tagline “Jogja Istimewa” Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Pienrasmi, Hanindyalaila. (2015). Pemanfaatan Social Media oleh Praktisi Public Relations di Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jurnal komunikasi, ISSN1907-898X Volume 9, Nomor 2, April 2015.

Wawancara langsung bersama Humas Pemkot Bandung Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, Bapak Meiwan Kartiwa pada Hari Rabu, 30 Mei 2018.